Obligor BLBI Diduga ‘Sponsori’ Parpol

JAKARTA – Ketidaktegasan pemerintah dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) membuatnya makin sulit diselesaikan. Disinyalir kasus ini sekarang terlanjur menjadi komoditas politik, sehingga akan ada tarik ulur kepentingan dalam menindak para obligor.

“Saya sangat yakin kalau kasus ini sekarang sudah dipolitisasi. Mereka (obligor) sudah digunakan untuk biayai partai politik,” ujar Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri dalam diskusi Kapitalisasi Kepentingan Politik: Kasus BLBI Tergadai, di Jakarta, Jumat (4/5/2007).

Faisal mengungkapkan, kemunculan beberapa pengusaha bermasalah dengan BLBI dalam sebuah acara di Istana Presiden merupakan sinyal. Selain itu, penguasaan kembali sejumlah pengusaha nakal yang masih tersangkut hukum, terhadap aset-aset strategis menguatkan analisanya. “Maka itu, butuh pemimpin yang kuat dalam menyelesaikan kasus ini sekarang,” kata dia.

Sementara, pengamat politik Sukardi Rinakit mengatakan Presiden Yudhoyono bisa menjadikan penyelesaian kasus BLBI sebagai komoditas politik. Pasalnya, siapapun yang bisa menyelesaikan kasus ini, maka akan ada penguatan citranya untuk memenangi pemilu 2009. “Jualan politik ini sah-sah saja, dan harusnya dilakukannya,” kata dia.

Di sisi lain, Faisal mengatakan penyelesaian kasus ini tidak bisa hanya terfokus pada obligor. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) juga harus menjadi salah satu pihak yang diusut secara serius mengingat, dana itu disalurkan  olehnya. “Meski disuruh Pak Soeharto, namun tetap saja BLBI yang menyalurkan adalah BI,” kata dia.

Faisal menambahkan, selama ini BI luput dari perhatian semua pihak termasuk penegak hukum. Padahal, tanpa adanya peran BI tidak mungkin masalah yang menodai rasa keadilan masyarakat ini ada. “Sebab, BI waktu itu juga banyak kepentingan,” kata dia. (muhammad ma’ruf/SINDO/mbs)